Salah satu ladang minyak Indonesia yang sangat potensial adalah Blok Cepu. Secara bisnis potensi minyak Blok Cepu sangat menggiurkan. Setiap harinya, ladang minyak Blok Cepu ini bisa menghasilkan sekitar sekitar 200.000 barel perhari. Jumlah itu dengan asumsi harga minyak US$60 perbarel, maka dalam sebulan bisa menghasilkan dana Rp 3,6 triliun atau Rp 43, 2 trilun setahun.
Demikian besarnya potensi minyak Indonesia, yang seyogianya bisa memakmurkan rakyat, namun kenyataan menunjukkan sebaliknya, di mana kemiskinan dan penderitaan semakin mendera rakyat banyak. Inilah sebuah ironi dan keadaan tragis bangsa kita. Yang paling ironi lagi adalah bahwa yang paling diuntungkan dalam pengelolaan eksplorasi dan eksploitasi minyak tersebut adalah para perusahaan asing
Sementara masyarakat di wilayah yang kaya minyak tetap miskin. Sebagai illustrasi, jumlah penduduk miskin di Kaltim naik 2,8 persen pada tahun 2001 dibandingkan tahun 1999 (data BKKBN). Dari total 2,7 juta populasi Kaltim 12% di antaranya adalah penduduk miskin merata di 13 kota dan kabupaten. Juara miskinnya adalah Kutai Kertanegara (17% dari total populasinya).
Proyek Exxon di Aceh dan Freeport di Papua, juga menjadi contoh betapa rakyat sekitarnya masih berada dalam kemiskinan. Padahal kekayaan tambangnya terus dikuras habis-habisan. Namun rakyat lebih banyak diam, karena bingung tak tau harus berbuat apa. Meskipun mereka memiliki wakil di DPR, suara mereka tak pernah terwakili. Rakyat sering tak mampu menyampaikan keresahannya kepada para pejabat. Mereka lebih banyak bersabar dan sering menyaksikan kemewahan hidup orang asing yang mengambil minyak dan kekayaan di wilayahnya. Mereka hanya lebih banyak bersikap sabar. Namun, jika kesabaran mulai habis, maka yang muncul adalah kejengkelan yang hal ini mudah menyulut gejolak sosial.
Begitulah, kemiskinan memang sering terdapat di wilayah pengurasan migas yang dikelola oleh perusahaan transnasional (yang menangguk laba jutaan dollar AS): Perlu diketahui, perusahaan asing yang mendominasi sumur minyak Indonesia saat ini mencapai 71 perusahaan, sedangkan yang sudah mendapat izin total 105 perusahaan (Sumber Departemen ESDM). Di Nangroe Aceh Darussalam (NAD) terdapat 9 perusahaan; Riau ada 21 perusahaan; Sumatera Selatan sebanyak 22 perusahaan; Babelan Bekasi-Jawa Barat dan Jawa Timur sebanyak 13 perusahaan; Kalimantan Timur, 19 perusahan migas.
Berdasarkan data dari Walhi, saat ini penguasaan minyak bumi Indonesia hampir 90 % dikuasai asing. Realita ini sangat kontras dengan isi pasal 33 UUD 1945, yang berbunyi, “Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat”.
Pasal itu seolah telah diganti, bahwa kekayaan alam yang ada di negeri Indonesia ini dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran pemilik modal, investor asing, atau tengkulak yang sudah keterlaluan mengkhianati rakyat.
Inilah ironi bangsa kita, mereka menderita kelaparan di lumbung padi. Kita adalah negara kaya raya, tetapi menjadi miskin karena kepicikan dan ketololan serta keserakahan bangsa kita sendiri.(baca pejabat kita sendiri). Mereka enak saja menyerahkan emas hitam tersebut ke tangan asing.
Selain fenomena tragis tersebut, di Pertamina sendiri sebagai BUMN, praktek korupsi belum bisa ditangani secara tuntas. Pendapatan negara dari migas tersebut cendrung dikelola secara terutup dan para pejabat Pertamina cendrung hidup mewah di tengah merebaknya kemiskinan dan penderitaan rakyat. Menurut audit PWC 1999 negara telah kehilangan jutaan dollar AS antara bulan April 1996 – Maret 1998, akibat kerugian yang dialami Pertamina karena praktek korupsi dan inefisiensi. Kasus penyeludupan minyak lewat pipa di bawah laut merupakan realita yang menyakiti hati rakyat. Di tengah kelangkaan dan tingginya harga BBM, malah oknum Pertamina melakukan penyeludupan BBM.
Sedikitnya ada 156 kasus (yang sudah didaftar di Kejagung) tentang salah-urusnya pengelolaan energi kita. Ilustrasinya:
– Krisis gas di Aceh: Potensi kerugian negara min. Rp 31,8 miliar/tahun dari pembayaran deviden PT ASEAN Aceh Fertilizer (AAF) saja.
– Kasus tukar-produk gas & minyak antara ConocoPhilips dan PT Caltex Pacific Indonesia (CPI): Potensi kerugian negara US$ 36 juta/bulan karena setiap hasil penjualan minyak mentah yang seharusnya masuk ke kas negara oleh CPI ditukar dengan gas milik ConocoPhilips.
– Kasus penjualan 2 tanker raksasa: Pertamina pasti rugi, karena laba penjualan sebuah tanker raksasa (US$ 95 juta) akan habis jika menyewa selama 10 tahun, padahal umur ekonomis tanker baru hanya 25 tahun.(Sumber Walhi, 2004)
Dengan naiknya harga BBM secara hebat, yakni 130 % pada bulan oktober yang didahului kenaikan 30 % pada bulan Maret, maka tingkat kemiskinan rakyat makin tinggi. Tak ayal lagi rakyat makin menderita dan sengsara, karena kenaikan BBM pasti diikuti harga-harga kebutuhan pokok. Dana kompensasi tak berarti apa-apa bagi rakyat miskin, karena dana yang diterima jauh mencukupi biaya kebutuhan mereka yang melonjak. Karena beratnya biaya akibat kenaikan harga BBM, maka banyak rakyat yang stress. Tak tergambarkan betapa menderitanya rakyat akibat naiknya harga BBM tersebut. Rakyat menjadi korban akibat salah urusnya sumberdaya energi kita yang kaya-raya ditambah praktek KKN yang demikian menggurita di sektor ini.

Penutup
Untuk keluar dari problem yang ironis ini, banyak langkah, strategi dan kebijakan politik yang harus diambil, Pertama, memberantas KKN di seluruh BUMN dan birikrasi. Kedua, efisiensi dalam pengeloaan perusahaan negara.. Ketiga, membatasi kekuasaan para perusahaan raksasa (modal swasta asing, modal negara asing & swasta dalam negeri). Energi (BBM), sebagai salah satu hajat hidup rakyat tidak boleh dijual (diserahkan kepada pihak asing atau swasta. Sabda Nabi Saw, “Kaum Muslim berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput gembalaan, dan api. (HR Ibn Majah).
Karena itu, negaralah yang harus mengelola sumberdaya energi. Jika di BUMN tersebut, banyak praktek korupsi dan inefisiensi, maka pengelolaannya jangan diserahkan kepada asing, tetapi KKNnya yang diberantas secara sungguh-sungguh.Jika ada tikus-tikus di lumbung padi, jangan lumbung padinya yang dibakar, tapi tikusnya yang diusir dan dihilangkan.

Ditulis oleh Agustianto

SALAH urus. Dua kata itu sering dilontarkan kalangan lembaga swadaya masyarakat, menyikapi kehancuran sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Kekayaan alam, tak hanya hutan yang menghijau, tetapi juga mineral tambang yang terkandung di Bumi Pertiwi, yang dulu amat dibanggakan Indonesia, kini di ambang kepunahan.

Sejumlah kalangan menuding kehancuran kekayaan alam yang semakin mendekati kepunahan itu akibat kebijakan yang salah, dari satu rezim ke rezim lain, dimulai dari rezim Soeharto. Pembabatan hutan, pengerukan mineral tambang, maupun pengeboran ladang-ladang minyak dan gas bumi besar-besaran sejak sekitar 33 tahun lalu dengan dalih mengejar pendapatan negara, menjadi pangkal kehancuran negeri yang kaya sumber daya alam ini.

Mengutip data Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi), pada periode 1969-1974, tak kurang dari 11 juta hektare (ha) kawasan hutan diobral untuk dikonsesikan (melalui izin hak pengusahaan hutan atau HPH) kepada pengusaha. Setiap tahun, sejak periode itu hingga menjelang tahun 1990-an, setiap tahun tak terhitung lagi berapa luas hutan yang diserahkan pengelolaannya melalui izin bodong berkedok HPH. Sementara, pemilik izin HPH (yang resmi) tak jarang melakukan praktik ilegal, membabat hutan di luar konsesi, atau yang kini disebut pembalakan liar.

Maka, jangan kaget bila angka luas tutupan hutan Indonesia pada periode 1960-1970 berbeda jauh dengan data periode 1990-2000. Data Badan Planologi Departemen Kehutanan (meski hanya perkiraan) menyebutkan, luas hutan Indonesia sebelum 1970 hampir 192 juta ha. Pada kurun 1980 sampai 1990, luas hutan diperkirakan 160 juta ha. Pada 1991, Badan Planologi, berdasarkan perkembangan tata guna hutan kesepakatan (TGHK) memperkirakan luas kawasan hutan Indonesia 143.970.615 ha. Lalu, berdasarkan hasil paduserasi TGHK dan tata ruang wilayah provinsi (tidak termasuk Timor Timur) tahun 2001, luas kawasan hutan Indonesia tercatat 120.353.104 ha.

Data mengenai luas kawasan hutan yang sulit diperoleh, ternyata juga memperlihatkan data yang selalu berbeda, meski dari sumber yang sama. Lihat saja, berdasarkan rekalkulasi tahun 2003, Badan Planologi mencatat total luas lahan berhutan pada kawasan hutan Indonesia, tinggal 63 persen atau sekitar 83,892 juta ha dari perkiraan luas total kawasan hutan seluas 133,128 juta ha.

Sementara Menteri Kehutanan MS Kaban, dalam berbagai kesempatan, menyebutkan (mengacu pada data Badan Planologi), saat ini total luas kawasan hutan Indonesia tidak lebih dari 120 juta ha. Degradasi (laju kerusakan) hutan Indonesia, oleh Departemen Kehutanan diperkirakan sekitar dua juta ha per tahun. Sedangkan, kalangan LSM, memperkirakan laju kehancuran hutan mencapai lebih dari 3,5 juta ha per tahun. Tahun 2003, sebenarnya data resmi yang sempat dirilis Dephut menyebutkan, laju degradasi hutan sudah mencapai 3,8 juta ha per tahun sejak 2000.

Mengeruk Habis

Pemberian izin pengusahaan hutan melalui HPH maupun IPK (izin pemanfaatan kayu, yang marak pasca era otonomi daerah) oleh sejumlah kalangan, dinilai berkontribusi besar terhadap kehancuran hutan. Selain itu, dampak pembukaan kawasan hutan untuk kegiatan tambang juga diyakini, oleh sebagian kalangan, tak kalah dasyatnya dibanding kerusakan lingkungan (hutan) akibat eksploitasi HPH dan IPK.

Potret buram pengelolaan sumber daya alam, memang tak hanya berlaku di sektor kehutanan, tetapi juga sektor pertambangan baik mineral maupun minyak dan gas bumi. Lihat saja, areal-areal bekas penambangan seperti yang banyak dijumpai di Kalimantan dan Sulawesi. Ketika dianggap tidak lagi memberikan nilai ekonomi, kawasan yang semula belantara hijau, itu dibiarkan menjadi danau atau kubangan raksasa. Ya, pengerukan perut bumi baru akan berhenti bila tak ada lagi emas, tembaga, nikel, timah, batu bara, ataupun pasir yang tersisa.

Lalu, apa yang diperoleh rakyat, terutama mereka yang hidup di sekitar sumber-sumber devisa negara tersebut? Jaringan Advokasi Tambang (Jatam), lembaga swadaya masyarakat yang berkonsentrasi pada isu-isu pertambangan mencatat masyarakat yang tinggal di sekitar penambangan terutama di wilayah ring satu (wilayah yang paling berdekatan dengan lokasi penambangan) kehidupannya mengenaskan.

Tak hanya tersisih dari hak untuk turut mengelola, apalagi menikmati kekayaan alam leluhur, masyarakat di sekitar lokasi tambang juga menjadi korban yang paling merasakan dampak buruk praktik penambangan. Kerusakan lingkungan selalu menyertai kegiatan penambangan. Jatam mencatat tak ada satu pun perusahaan tambang yang telah hengkang dari Indonesia yang tidak menyisakan dampak buruk berupa kehancuran lingkungan. Bahkan saat masih beroperasi pun semua perusahaan tambang di Indonesia, dalam catatan Jatam, kerap melakukan pelanggaran hak asasi manusia dan meminggirkan masyarakat setempat dari kekayaan alam yang seharusnya bisa dinikmati bersama anak cucu.

Masyarakat di sekitar tambang hanya menjadi penonton, seperti tamu di rumah sendiri karena tidak bisa leluasa menikmati kekayaan alam yang diwariskan leluhur mereka. Sebaliknya pemodal (asing) yang menjadi tuan. Berbekal perjanjian kontrak karya dengan pemerintah, mereka leluasa mengeruk dan mengeruk lagi sumber daya mineral, sampai tak tersisa.

Yang disisakan adalah kemiskinan, kerusakan lingkungan yang kerap berujung pada mewabahnya penyakit akibat pencemaran lingkungan, serta kepedihan mendalam masyarakat sekitar lokasi tambang karena trauma penggusuran dan tindakan kekerasan yang dilakukan aparat atas pesanan pihak perusahaan. Entah sudah berapa nyawa melayang, menjadi korban kekerasan aparat yang berdalih melindungi objek vital, hanya karena ingin menuntut hak agar dapat menikmati kekayaan alam negeri tercinta ini.

Pertanyaannya, sampai kapan rakyat tersisih dan terpasung, hingga tak berdaya menggapai hak yang seharusnya tak perlu mereka perjuangkan sampai bertaruh nyawa? Masih adakah kekayaan mineral tambang yang tersisa bagi rakyat, yang selama ini miskin dan tersisih?

Karena UU Migas

Realita yang terekam di sektor minyak dan gas bumi (migas), tak kalah tragis dibanding sektor kehutanan dan pertambangan umum. Meski eksploitasi sumber daya migas Indonesia telah berlangsung sejak zaman Belanda, pengamat migas Ramses Hutapea, meyakini catatan terburuk di sektor migas justru mulai tertoreh ketika UU No 22/2001 tentang Migas, lahir.

“Sejarah memburuknya sektor migas dimulai ketika UU ini lahir. Sebagai sektor andalan (penyumbang devisa), nasib sektor migas sekarang sangat memprihatinkan. Lalu siapa yang salah? Pemerintah, terutama yang terlibat melahirkan UU Migas. Lahirnya UU ini menandai kemunduran pengelolaan sektor migas Indonesia,” katanya.

Sejak 2001, sesudah terbitnya UU Migas, tak ada catatan prestasi seperti nilai investasi ataupun penemuan lapangan migas baru, sehingga keinginan menempatkan kembali Indonesia sebagai negara pengekspor minyak (net oil exporter country), akan menjadi impian belaka.

Fakta lain yang juga memprihatinkan adalah ketika cadangan minyak bumi (cadangan terbukti) kian menipis, dan kebutuhan bahan bakar minyak meningkat. Itulah mengapa status yang disandang Indonesia selama sekitar 30 tahun, sebagai negara pengekspor minyak, harus ikhlas dilepas karena kini negeri penghasil minyak itu menjadi salah satu negara pengimpor minyak (net oil importer country) yang cukup besar.

“Kalau dari dulu kita selalu berdoa supaya harga minyak naik, sekarang kenaikan harga minyak justru menjadi momok paling menakutkan. Dulu setiap terjadi lonjakan harga minyak mentah dunia, kita mendapatkan windfall profit (selisih keuntungan dari kenaikan harga), tapi sekarang setiap harga naik satu dolar AS saja kita pusing,” kata Ramses.

Potensi sumber daya migas Indonesia, yang semestinya masih bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, seolah hilang begitu saja karena aturan-aturan dalam UU Migas tidak berpihak pada nasionalis. UU itu membuka pintu selebar-lebarnya bagi liberalisasi atau masuknya pihak asing dalam pengelolaan kekayaan alam Indonesia.
Sebenarnya, kepada siapa pemerintah berpihak? Kepada rakyat? Atau, kepada pemodal asing yang menjanjikan investasi, namun dengan syarat mereka bebas menguras kekayaan alam Indonesia?

Sumber: Suara Pembaruan